Perumahan Rakyat merupakan tanggung jawab Negara. Serikat Buruh menolak Tapera dan Pencabutan subsidi Rakyat

Perumahan merupakan hak dasar bagi warga negara. Majunya suatu negara dengan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tersebut. Buruh menganggap bahwa Polemik tentang tabungan perumahan rakyat (tapera) seharusnya tidak terjadi.

Perwakilan dari Sarekat buruh perkebunan menyatakan bahwa  Tapera merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya karena merupakan hak dasar bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara dan amanat Konstitusi yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa” ujar Saiful.

 Hal lain diungkapkan oleh Susi Rahayu dari Serikat buruh militan yang menganggap “ iuran 2,5 persen yang berbentuk tabungan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi dan bukti pelepasan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Artinya Negara mengadopsi semangat Neoliberalisme berupa pelepasan tanggung jawab negara dalam bidang pelayanan sosial dan mencabut berbagai subsidi yang diperuntukkan rakyat”.

 Menjelimetnya berbagai produk hukum yang menyangkut Tapera merupakan bukti kegagalan pembuat hukum dalam hal ini DPR dan Presiden yang  membuat rumit di masyarakat terlebih bertentangan dengan hak dasar warga negara adalah bukti ketidakpastian hukum dan merupakan bagian dari krisis hukum yang banyak dilakukan Pemerintahan Jokowi ungkap Suyono selaku pengamat hukum yang sekaligus pimpinan LBH Peradi Nusantara Sumatera.

Dalam pernyataan tertulisnya Federasi Sarekat Buruh Perkebunan Patriotik Indonesia menolak pemotongan gaji untuk Tapera dan menolak pencabutan berbagai subsidi untuk kepentingan rakyat. Karena para pekerja di Indonesia sudah menjadi warga negara yang bijak karena taat pajak dengan penghasilannya selalu dipotong lewat PPh 21 tahun 2024 dan berbagai kebutuhan hidup yang juga dikenai pajak. Seharusnya Tapera juga merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang harus dijalankan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu Pemerintahan yang baik seharusnya dapat menindak tegas para koruptor, memberi hukuman yang berat terhadap koruptor dan memiskinkan para koruptor dan yang terlibat  dengan mensita segala hartanya agar anggaran negara diarahkan ke hak dasar rakyat.

Hal lain yang diungkap dalam Pernyataan sikapnya adalah pungutan liar di berbagai birokrasi kenegaraan merupakan benalu bagi perindustrian di Indonesia. Penghapusan pungli merupakan dasar bagi reformasi birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan. Dan hal-hal  lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh  Jokowi mulai dari pajak  tinggi terhadap segala bentuk barang-barang mewah, bangun industrialisasi Nasional yang kuat. Dan lain lain tutup Federasi SARBUPRI